Kapan Startup Perlu Mengurus Legalitas Usaha dan Apa Risikonya

Kesadaran hukum sebagian pengusaha Indonesia yang masih relatif rendah berpotensi menimbulkan masalah terkait legalitas di kemudian hari. Grace Monika, Chief Legal Officer Kontrak Hukum , menyebutkan hal ini sering terjadi saat pelaku bisnis mendirikan perusahaan atau startup .

Ia mengatakan bahwa para pendiri perusahaan rintisan sering lupa mengurus legalitas usahanya ketika baru mendirikan startup . Padahal, legalitas usaha merupakan fondasi dasar, dan setiap bisnis harus mematuhi hukum yang berlaku.

Grace Monika, Chief Legal Officer dari Kontrak Hukum

“Untuk mengurangi risiko sebetulnya,” ujar Grace. “Ketika legalitas itu diurus startup atau pre-startup dari awal, mereka jalannya akan lebih aman, lebih enak, dan enggak akan mentok ketemu masalah hukum di akhir-akhir.” Ia menekankan kepada para pelaku startup yang baru merintis usaha agar tidak lupa mengurus legalitas, terutama yang berhubungan dengan badan usaha.

Ia sendiri pernah menangani sebuah startup yang kurang menyadari pentingnya memiliki legalitas badan usaha. “Ketika startup sudah memiliki merek yang bagus, kemudian investor tertarik untuk berinvestasi, ternyata startup tersebut belum memiliki badan usaha. Yang terjadi akhirnya proses investasi menjadi tertunda.”

Grace juga menambahkan dengan memiliki badan usaha dapat meningkatkan kredibilitas bisnis, tak hanya di mata investor tapi juga konsumen, rekan bisnis, dan akses permodalan. “Dengan adanya legalitas usaha yang jelas, bisnis akan semakin dipercaya dan dianggap lebih profesional.”

Permasalahan hukum yang sering muncul

Selain masalah badan usaha dan terhambatnya proses investasi, Grace menyebutkan legalitas usaha yang terlambat diurus berpotensi menyebabkan beberapa masalah lain, di antaranya:

Perselisihan merek

Merek merupakan faktor penting sebagai identitas yang bisa jadi pembeda produk atau jasa dengan perusahaan lain. Merek juga merupakan aset berharga dari sebuah usaha. Pelaku bisnis disarankan untuk segera melindungi merek dengan cara mendaftarkannya, agar risiko kerugian akibat plagiarisme serta perebutan merek dapat dimitigasi.

“Dalam hukum Indonesia, sistem yang selama ini dipakai adalah first to file. Pihak yang lebih dulu mendaftarkanlah yang jadi pemilik sah, bukan pemilik merek yang lebih terkenal.”

Ia memberikan contoh kasus perselisihan merek yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu oleh restoran khas Jepang, Itasuki.

PT Damai Berkat Bersaudara selaku pengelola restoran Itasuki menggugat Lie Jayanto Lokanatha, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyedia makanan dan minuman dengan merek mirip, yakni ITASUKI. Gugatan PT Damai Berkat Bersaudara tersebut kalah hingga di tingkat kasasi .

Contoh tadi apabila dialami oleh startup yang telah membangun usahanya dari awal hingga besar, bisa berujung fatal. Misalnya ketika didaftarkan, merek yang dipakai sudah terdaftar oleh perusahaan lain. Mau tak mau startup itu harus melakukan rebranding dengan merek baru.

Hak paten

Paten penting, terutama untuk perusahaan yang menghasilkan inovasi teknologi. Terlebih jika inovasi memiliki nilai komersial, maka persaingan akan otomatis muncul. Hak paten juga dapat menjadi bukti validasi kepada calon investor agar lebih percaya terhadap karya perusahaan, sebab biasanya akan selalu ada kompetisi yang ketat berkaitan dengan inovasi.

“Dengan mendapatkan hak paten atas penemuan, perusahaan memiliki hak untuk mencegah orang lain membuat, menggunakan, atau menjual produk yang dapat melanggar hasil penemuan tersebut.”

Grace menggarisbawahi bahwa hak paten yang dikeluarkan suatu lembaga resmi tidak berlaku secara otomatis di seluruh dunia . Pemberian hak paten hanya bersifat teritorial, yaitu mengikat dalam wilayah tertentu. Jika ingin mendapat perlindungan atas penemuan secara internasional, maka perusahaan harus mengajukan aplikasi hak paten di tiap negara.

“Proses ini biasanya dilakukan dengan mengajukan aplikasi Paten Internasional. Jika tidak diurus, hal ini berarti penemu memberi kesempatan bagi orang lain untuk memproduksi dan menjual hasil penemuan.”

Perselisihan antara co-founder

Berdasarkan kasus-kasus yang ditanganinya, Grace cukup sering menemui permasalahan antara co-founder . “Di awal mereka begitu percaya bahwa impian yang dibangun bersama-sama akan menghasilkan sesuatu yang dapat mengubah keadaan, tanpa memperhatikan kesulitan-kesulitan yang mungkin akan terjadi di masa akan datang.”

Grace menyarankan para pelaku startup membuat kesepakatan sebelum memulai usaha bersama . Kesepakatan tersebut perlu dituangkan dalam sebuah perjanjian atau founders agreement , yang kemudian ditandatangani oleh setiap co-founder .

Isi perjanjian dapat menyangkut tugas dan tanggung jawab masing-masing co-founder . Dari besarnya tugas dan tanggung jawab tersebut, para pelaku usaha bisa merumuskan seberapa besar hak masing-masing dalam perusahaan.

Perlindungan hukum atas usaha

Banyak usaha yang pada awalnya berjalan dengan mulus, namun ditutup di pertengahan jalan oleh pemerintah karena belum memiliki izin usaha. Dengan tidak memiliki izin, maka usaha tersebut akan dianggap ilegal dan tidak memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan usaha.

Di sinilah biasanya pelaku startup baru menyadari bahwa legalitas suatu perusahaan berperan penting untuk melindungi usahanya.

Legalitas yang perlu dibuat para pendiri startup

Ada setidaknya tiga legalitas yang harus dimiliki pelaku startup agar dalam perkembangannya bisa berjalan aman dan lancar, yakni:

founders agreement,

• pendirian badan usaha, dan

• pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pendirian badan usaha yang paling ideal menurutnya adalah perseroan terbatas (PT). Badan usaha jenis ini terdapat pemisahan antara harta pribadi dengan perusahaan. Jika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka harta pribadi para pendirinya tidak ikut terpengaruh.

Alasan kedua adalah besaran kepemilikan saham dalam PT sesuai dengan jumlah modal yang diberikan oleh masing-masing pendiri. Sehingga ketika perusahaan mendapatkan untung, pembagiannya jelas sesuai jumlah kepemilikan saham.

Bagaimana jika belum punya cukup dana?

Grace mengakui setiap tahapan mengurus legalitas memang membutuhkan biaya. Namun, semuanya bisa dilakukan secara bertahap. Misalnya bisa membuat founders agreement terlebih dahulu, kemudian meningkat dengan mendaftarkan HKI jika sudah punya produk dan merek yang ingin dipasarkan.

Pemilihan badan usaha adalah yang biasanya paling banyak memakan waktu dan pertimbangan. Penentuan bentuk badan usaha ini dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial startup . “Jika memang belum sanggup memenuhi persyaratan minimal modal PT, bisa dipilih bentuk CV. Ketika finansial startup sudah meningkat, status badan usaha CV dapat ditingkatkan menjadi PT dengan tujuan menarik investor.”

Hal sama juga diutarakan oleh Bernardus Billy, Head of Startup, Venture Capital and Fintech dari Makes & Partners Law Firm. Ia menyebutkan bahwa banyak pelaku startup terkendala biaya ketika hendak mengurus legalitas, terutama dokumen yang dibutuhkan saat penggalangan dana.

Bernardus Billy, Head of Startup, Venture Capital and Fintech Practice Group dari Makes & Partners Law Firm

Banyak startup yang jago bikin copy (teks), namun enggak banyak yang jago di urusan legal. Untuk hire orang ketiga juga costly .

Bernardus Billy, Head of Startup, Venture Capital and Fintech dari Makes & Partners Law Firm

Padahal, menurutnya dalam menarik investor untuk proses pendanaan, startup bisa mempelajari terlebih dahulu dokumen legal apa saja yang dibutuhkan.

Billy menegaskan bahwa para pelaku startup bisa memanfaatkan secara cuma-cuma Aksara Nusantara (a Kit of Standards Startups Agreements) yang baru-baru ini diluncurkan oleh Makes & Partners Law Firm dan didukung oleh Bekraf sebagai referensi.

Aksara Nusantara berisi referensi dokumen legal bagi startup yang hendak melakukan penggalangan dana , baik pre-series A maupun seri A. Templat dokumen ini sebetulnya bisa saja digunakan untuk penggalangan dana seri selanjutnya, namun desain umumnya lebih kompatibel digunakan di pendanaan tahap awal.

Terdapat pedoman perjanjian-perjanjian standar dalam skema penggalangan dana, di antaranya:

Term Sheet, atau dasar kesepakatan-kesepakatan pokok dari para pihak-pihak yang terlibat, yakni investor dan pemilik/pendiri perusahaan.

Perjanjian Antar Pemegang Saham, berisi tentang penunjukan direksi, dewan komisaris, rencana opsi saham, hingga pengalihan saham.

Perjanjian Pengambilan Saham, berisi definisi para pihak dalam perjanjian, pengambilan saham, persyaratan, jaminan, hingga penyelesaian sengketa.

Perjanjian Surat Utang yang Dapat Dikonversi, berisi mengenai penertiban dan pengambilan surat utang, suku bunga, jumlah, dan ambang batas, hingga ketentuan konversi surat utang menjadi saham.

Perjanjian Gadai Saham, berisi tentang pembuatan gadai, hak suara dan dividen, hingga hak-hak setelah dilikuidasi.

Billy menambahkan, tujuan dari Aksara Nusantara adalah agar pendiri startup dapat mempelajari terlebih dahulu dokumen perjanjian apa saja yang diperlukan dalam penggalangan dana. “Sehingga proses penggalangan dana di seri A akan lebih cepat dan efisien dari segi waktu dan biaya.”

( Diedit oleh Iqbal Kurniawan )

Translate »